Berita Terkini

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa mengikuti kegiatan Seri Webinar Pengolahan Analisa dan Visualisasi Data di lingkungan KPU periode Oktober hingga Desember 2025 yang berlangsung secara daring (31/10). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data kepemiluan, khususnya terkait analisis dan penyajian data secara informatif serta mudah dipahami publik. Melalui webinar ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai teknik pengolahan data, optimalisasi perangkat analisis, serta pengembangan visualisasi yang akurat dan transparan. KPU Kabupaten Sumbawa menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kualitas layanan informasi kepemiluan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara daring, bersama dengan jajaran KPU kabupaten/kota se-NTB, pada Jum’at (31/10/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat konsistensi dalam proses pembaruan data pemilih secara berkelanjutan, sekaligus memastikan akurasi informasi kepemiluan agar tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemutakhiran data pemilih merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang. Dalam arahan KPU Provinsi NTB, ditegaskan bahwa data pemilih berkelanjutan menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin hak pilih masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif, pemantauan data kependudukan yang komprehensif, serta keterlibatan aktif satuan kerja di seluruh daerah untuk melakukan pembaruan secara berkala. KPU Kabupaten Sumbawa menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dan menyatakan siap untuk terus melakukan sinkronisasi data melalui proses verifikasi dan validasi lapangan, serta berkolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka meminimalkan potensi data ganda, tidak memenuhi syarat, maupun daftar pemilih pasif. Melalui upaya ini, KPU Kabupaten Sumbawa berharap penyajian data pemilih dapat semakin akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepemiluan serta kepercayaan publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menindaklanjuti hasil rapat evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) tahap I dengan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap eviden pada seluruh area perubahan. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memastikan kelengkapan data serta kesesuaian dokumen sesuai standar yang telah ditetapkan. (Kamis, 30/10/2025) Evaluasi tahap I yang telah dilaksanakan sebelumnya memberikan sejumlah catatan penting terkait pemenuhan eviden, kelengkapan dokumen pendukung, serta penyempurnaan data yang menjadi indikator penilaian. Tindak lanjut ini direspons cepat oleh jajaran sekretariat melalui koordinasi dan perbaikan terstruktur di setiap unit terkait. Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa pembenahan terhadap eviden merupakan bagian penting dalam mendukung proses reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Seluruh unit kerja telah diarahkan untuk melengkapi dokumen pendukung secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Melalui upaya ini, KPU Kabupaten Sumbawa berharap proses penilaian pembangunan Zona Integritas dapat berjalan sesuai target, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pelayanan administrasi kepemiluan di daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa mengikuti Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTB, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa evaluasi pembangunan ZI merupakan ajang penting untuk memastikan setiap satuan kerja memenuhi standar reformasi birokrasi, dengan penguatan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Agenda utama dalam rapat tersebut meliputi penyampaian presentasi dan evaluasi komprehensif atas progres pembangunan ZI pada masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Melalui forum ini, setiap satker dapat saling berbagi pengalaman, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi percepatan penyempurnaan dokumen dan eviden pendukung Zona Integritas. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di NTB dapat terus meningkatkan komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, berintegritas, serta mampu memberikan layanan informasi pemilu yang prima kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Sumbawa kembali menggelar rapat internal dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa tersebut membahas pemenuhan eviden, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan inovasi sebagai bagian dari penilaian Zona Integritas. Dalam kesempatan tersebut, Kasubbag Teknis dan Hukum Abdul Majid menyampaikan bahwa pemenuhan eviden oleh para staf umumnya telah memenuhi ekspektasi, namun tetap menemui sejumlah kendala teknis di lapangan. Perlunya penyusunan matriks berdasarkan rencana kerja untuk memastikan setiap rencana dapat ditindaklanjuti dengan sistematis. Inovasi pada tiap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) turut ditegaskan sebagai unsur penting yang dapat memberikan nilai tambah dalam penilaian. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ardani menekankan pemenuhan kelengkapan administrasi, seperti pembuatan SK dan berita acara untuk memenuhi kebutuhan eviden WBK/WBBM. Ia juga mengusulkan perumusan slogan layanan dengan memanfaatkan kekayaan bahasa daerah dari beragam suku yang ada di Kabupaten Sumbawa. Senada dengan hal tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan M. Ali mengusulkan penyusunan matriks pencapaian hasil pembangunan ZI sebagai alat kontrol untuk memantau perkembangan pelaksanaan rencana kerja. Selain itu, reformulasi slogan layanan dinilai dapat menjadi inovasi unggulan serta membantu masyarakat memahami alur kerja pelayanan melalui pendekatan narasi berbahasa Sumbawa. Ali juga menggagas pengembangan website atau aplikasi layanan publik untuk mempermudah akses data dan informasi KPU Kabupaten Sumbawa oleh masyarakat. Apabila layanan tersebut belum dapat dioptimalkan, penyediaan nomor WhatsApp khusus akan menjadi solusi alternatif. Untuk memperkuat publikasi layanan, akan dibuat pula pamflet berisi informasi kontak layanan publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB dan dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi serta konsistensi pelaksanaan PDPB di seluruh wilayah. (24/10/2025) Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan akurat, valid, dan berkesinambungan, sekaligus menjamin bahwa seluruh tahapan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi NTB menekankan pentingnya kolaborasi antar-satuan kerja KPU dalam menjaga integritas data pemilih. Data yang akurat menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan dipercaya publik. Partisipasi aktif KPU Kabupaten Sumbawa dalam rapat ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepemiluan, khususnya dalam hal pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Diharapkan, hasil koordinasi ini dapat menjadi pedoman dalam memperkuat pelaksanaan PDPB di tingkat daerah, sekaligus mendukung terwujudnya daftar pemilih yang valid, mutakhir, dan inklusif di Kabupaten Sumbawa.