Berita Terkini

Sumbawa Besar, 22 September 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini berlangsung di kantor KPU Kabupaten Sumbawa pada Senin (22/9/2025) dan dihadiri oleh Ketua, Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa, pejabat struktural, perwakilan stakeholder, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, serta insan pers. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan ini disusun berdasarkan regulasi yang berlaku, di antaranya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berbagai masukan dan saran mengemuka dalam forum ini. Perwakilan Bawaslu Kabupaten Sumbawa menekankan pentingnya tindak lanjut cepat terhadap pengaduan masyarakat. Sementara itu, perwakilan akademisi dari STKIP Paracendekia menyoroti perlunya strategi berbasis riset dalam pengambilan keputusan KPU, yang dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Dari kalangan pers, perwakilan PWI Sumbawa memberikan catatan agar KPU lebih sigap dalam memberikan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di masyarakat, khususnya di media sosial, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Kesbangpol Kabupaten Sumbawa menegaskan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan publik KPU, khususnya dalam bidang pendidikan pemilih, serta mendorong adanya rencana aksi bersama antara KPU dan Kesbangpol. Menutup forum, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan terima kasih atas semua saran dan kritik yang diberikan. Ia menegaskan bahwa semua masukan akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan standar pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

KPU Kabupaten Sumbawa mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTB via zoom meeting. (Kamis, 18/09/2025) kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 bertujuan untuk pelaporan progres tindak lanjut penyelesaian Data Kementrian Dalam Negeri antara lain : Perbaikan dan penyelesaian data pemilih dengan usia invalid <17 tahun atau belum menikah Perbaikan dan penyelesaian data pemilih dengan usia >100 tahun Perbaikan dan penyelesaian data TMS Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid lebih menyoroti hal spesifik mengenai pemilih yang statusnya meninggal namun faktanya masih hidup. Terhadap keadaan tersebut KPU sifatnya menunggu, harus ada kerja kolaboratif dengan KPU Kab/Kota dan dukcapil Kab/kota untuk menyingkronkan data tersebut. Sementara itu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Zuriati mengatakan Rakor ini menjadi strategis pasca Pemilu dan Pemilihan, karena KPU memiliki tugas berkelanjutan dalam menjaga akurasi data pemilih yang melibatkan banyak pihak. Pada kegiatan ini juga dilibatkan juga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diseluruh Kabupaten/Kota di NTB sebagai sinergitas dalam menjaga data pemilih yang berkualitas

 Maklumat Pelayanan Informasi Komisi Pemilihan Umum berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan, akurat, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola lembaga yang bersih, profesional, dan berintegritas, serta memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. #kpumelayani  #kpusumbawa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas yang bertempat di Aula KPU Kabupeten Sumbawa. (Rabu, 17/09/2025) Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Agus Salim, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa “Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas ini akan dilakukan rapat bersama dengan komisioner KPU Kabupaten Sumbawa dan pembuatan tim serta rencana kerja zona integritas pada KPU Kabupaten harus dikerjakan secara kolektif dan kerjasama yang baik antar sesama bagian” ucap Agus. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat menyampaikan bahwa Ketika berbicara tentang zona integritas maka itu bersangkutan dengan semua bagian dan semua pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu juga pada website KPU Kabupaten Sumbawa perlunya update informasi tentang pelayanan public seperti nomor pengaduan pelayanan public yang perlu diganti atau di update. Kegiatan Rapat Koordinasi diikuti oleh Kasubbag dan staf KPU Kabupaten Sumbawa.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa mengikuti Rapat Pimpinan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB yag bertempat di Aula KPU Kabupaten Sumbawa via zoom meeting. (Selasa, 16/09/2025) Rapat Pimpinan ini yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB membahas kegiatan masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Dalam forum tersebut, Setiap KPU daerah memaparkan program kerja yang sedang dilaksanakan, capaian kegiatan, serta kendala yang dihadapi. Hal ini menjadi wadah koordinasi bersama untuk berbagi pengalaman, menyamakan langkah, dan memperkuat kolaborasi antar-KPU di wilayah NTB. Dalam kesempatan tersebut juga Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana program kerja ke depan, sebagai bagian dari laporan dan sinkronisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat mengikuti kegiatan Pengembangan kapasitas Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawas pemilu yang yang efektif dan berintegritas menuju pemilu 2029 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arman Jurami  menyampaikan terimakasih kepada peserta yang telah hadir, narasumber pada acara ini ialah Wakil ketua Komisi II DPR RI (Aria Bima) TA Komisi II DPR RI (Aris Setiawan Yodi), Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (M. Adnan Maghribbi), Komisioner Bawaslu NTB (Umar Achmad Seth dan Suhardi). Acara ini merupakan acara pertama di dalam non tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Sumbawa, forum ini dijadikan ajang evaluasi, dan literasi politik serta demokrasi, kemudian akan kami jadikan rujukan untuk perbaikan. Kegitan tersebut diikuti oleh OPD Kepala Kesbangpol, Sekretaris BPKAD, Kepolisian, TNI, Kajari Sumbawa, Ketua PWI, Ketua IJTI, tokoh agama dari MUI dan akademisi.